Pengantar Hukum Indonesia (PHI)

1.4.1   Istilah P.H.I.

PHI adalah kepanjangan kata dari Pengantar Hukum Indonesia. Ada tiga kata dalam istilah ini, yakni “pengantar”, “hukum”, dan “Indonesia”. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan yang di dalam bahasa Belanda disebut inleideing, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata “hukum” dan “Indonesia”, adalah “hukum Indonesia” yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian maka istilah Pengantar Hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia.

Sebelum berlakunya kurikulum 1984, materi kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) disebut dengan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). Dimaksud dengan ‘tata hukum Indonesia” ini adalah tatanan atau susunan atau tertib hukum yang berlaku di Indonesia.

 

1.4.2   Pengertian PHI

Kata “tata hukum” adalah terjemahan dari kata recht orde (Bahasa Belanda) yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum.1 Selama adanya pergaulan hidup manusia, hukum selalu diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia agar ada keteriban di dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat sudah tentu akan dapat diberlakukan dengan baik apa bila disusun dalam suatu tatanan. Dimaksud dengan susunan hukum ini adalah “memberikan tempat yang sebenarnya” dengan menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum itu dalam suatu susunan yang disebut dengan “tata hukum”. Dengan demikian maka tata hukum itu dapat diartikan sebagai suatu susunan hukum yang memberikan tempat yang sebenarnya pada aturan-aturan hukum itu untuk terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.

Tata hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu disebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Sedangkan hukum hukum yang akan berlaku atau hukum yang dicita-citakan disebut ius constituendum.

 

1.4.3  Hubungan PHI dan PIH

Antara mata kuliah PHI dan PIH memiliki persamaan, yakni keduanya berobyekan tentang hukum. Disamping itu, kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan prasyarat dalam kuliah lanjutan/menempuh mata kuliah yang berobyekan hukum. Karenanya mata kuliah PHI dan PIH merupakan mata kuliah wajib pada program studi yang berobyekan hukum. Sedangkan perbedaan yang mendasar dari kedua mata kuliah ini, adalah sebagai berikut:

  1. PHI (Pengantar Ilmu Hukum), dalam Bahasa Belanda disebut Inleiding tot het Positiefrecht van Indonesie, atau di dalam bahasa Inggris Introduction Indonesian of Law atau Introduction Indonesian Positive Law, adalah mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif (dogmatik hukum).
  2. PIH (Pengantar Ilmu Hukum), dalam bahasa Belanda disebut Inleiding tot de Rechtswetenschap (bahasa Belanda) atau di dalam bahasa Inggris Introduction of Jurisprudence atau Introduction Science of Law, merupakan mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum (algemeine rechtslehre). Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konesp dasar, teori-teori tentang pembentukannya,

 

falsafahnya, dan lain sebagainya yang dibahas secara umum. Kesimpulannya, PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum

secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar dan sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia.2

 

1.4.4   Tujuan mempelajari PHI

PHI adalah mata kuliah yang berobyekan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, atau mata kuliah yang berobyekan hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari hukum di Indonesia adalah agar dapat diketahui tentang:

  1. macam-macam hukum di Indonesia;
  2. perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia;
  3. kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia;
  4. macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya;
  5. prosedur di dalam melaksanakan hukum (acara peradilan dan prosedur birokrasi dalam negara) menurut hukum positif Indonesia.

 

1.4.5  Sejarah Tata Hukum Indonesia

Kata sejarah dapat disebut pula dengan historis, yang berarti sesuatu yang pernah terjadi, atau lebih jelas lagi dapat disebutkan sebagai suatu pencatatan kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu untuk diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa pada masa kini. Jadi bila berbicara tentang Sejarah Tata Hukum Indonesia, maka kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana tata hukum Indonesia pada masa lampau untuk diketahui, diingat, dan dipahami. Perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum Indonesia ini adalah untuk memahami tentang hukum di Indonesia pada masa lampau untuk menjadi koreksi tentang bagaimana hukum yang sebaiknya atau seharusnya diterapkan bagi bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Melihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasi sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase: (i) fase pra kolonial, (ii) fase kolonial, (iii) fase kemerdekaan. Tentang fase-fase tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Fase Pra Kolonial
  2. Fase Kolonial
    1. Masa VOC (1902-1799)
    2. Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)
    3. Masa Besluiten Regerings (1814-1855)
    4. Masa Regerings Reglement (1855-1926)
    5. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)
    6. Masa Pemerintahan Balatentara Jepang
  3. Fase Kemerdekaan
    1. Masa Orde Lama
      ad.1. Periode 1945-1950
      ad.2. Periode 1950-1959
      ad.3. Periode 1959-1965
  4. Masa Orde Baru
    Orde Baru dimulai setelah kudeta G.30.S/PKI. Terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan “Supersemar”. Dalam orde ini dirumuskan kebijakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang I (RPJP I) yang dimulai Tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Reprlita). Kebijaksanaan RPJP I ini menitik beratkan pada pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada saat itu saat itu sangat buruk dengan inflasi 600%. Karenanya untuk kelancara dan stabilitas ekonomi itu mensyaratkan adanya stabilitas politik.

    Otoritas politik pada masa itu bertumpu pada tingkat legitimasi pembangunan/stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dengan pendekatan keamanan terhadap berbagai masalah kemasyarakatan. Kebijakan yang ditetapkan melalui GBHN, dirumuskan dalam “Trilogi Pembangunan” yang terdiri atas:

    1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Idonesia.
    2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
    3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

      Melalui Trilogi Pembangunan ini sejak GBHN Tahun 1973 sampai GBHN 1993, sasaran pembangunan selalu dibagi ke dalam empat bidang, yaitu:

      1. Bidang ekonomi;
      2. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sosial budaya;
      3. Politik, aparatur pemerintahan, hukum dan hubungan luar negeri;
      4. Pertahanan keamanan nasional.

Pembangunan hukum sebagai salah satu sektor dari pembangunan di bidang politik, maka tampak bahwa tatanan hukum lebih dipandang sebagai subsistem dari tatanan politik yang berarti bahwa tatanan hukum disubordinasikan dari tatanan politik. Hal ini berarti juga memandang hukum hanya sebagai instrumen saja.

Penuangan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengacu pada Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang irarki peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hierarki dimaksud adalah:

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan pelaksanaan lainnya:
    • Instruksi Menteri
    • dan lain-lain.

Pada masa Orde Baru, antara kurun waktu tahun 1993 sampai dengan 1997 terjadi perubahan paradigma politik. Pada saat itu pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan bidang politik dan ditempatkan secara tersendiri. Secara formal GBHN 1993-1998 terbuka jalan bagi pandangan yang tidak lagi melihat hukum sebagai subsistem dari tatanan politik, melainkan tata hukum telah dilihat sebagai sub sistem dari sistem nasional. Sasaran pembangunan dalam GBHN sebagaimana yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993, disebutkan sasaran pembangunan nasional dibagi ke dalam tujuh bidang, yaitu:

  1. Bidang ekonomi
  2. Bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan
  3. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  4. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
  5. Bidang hukum
  6. Bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media masa
  7. Bidang pertahanan keamanan

Penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru menyalah gunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan. Penyimpangan ini dapat dilihat dari praktek-praktek ketatanegaraan dengan melakukan penafsiran

paradigma UUD 1945 melalui konsepsi negara integralistik sebagai acuan dasar dalam pembangunan politik, sehingga memunculkan kekuasaan negara yang sangat kuat dan tanpa kontrol, khususnya pada lembaga eksekutif.


3)  Masa Orde Reformasi

Pada masa ini, timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraa Indonesia untuk perbaikan dalam kehidupan bernegara. Semangat ini muncul dalam suatu gerakan yang dipelpori oleh mahasiswa yang menginginkan menuntut agar kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan lebih demokratis. Dari gerakan ini, maka dilakukanlah perubahan UUD 1945 oleh MPR melalui amandemen yang dilakukan selama empat kali. Dengan perubahan ini, semula UUD 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, dan setelah amandemen ini maka UUD 1945 berubah dalam bentuk 20 butir pasal tetap, 43 butir pasal diubah, dan 128 pasal merupakan tambahan baru.

Empat kali perubahan itu dapat dilihat dalam bentuk:

  1. Perubahan pertama menyangkut pembatasan kekuasaan Presiden , meliputi Pasal 5, 7, 9, 13,14,15, 17, 20, dan 21.
  2. Perubahan kedua, ada tiga kali persidangan yang meliputi
  3. Perubahan ketiga menyangkut tentang Lembaga Kepresidenana dan lembaga Perwakilan Rakyat yang belum terbahas dalam amandemen ke tiga, serta penghapusan lembaga negara Dewan Pertimbangan Agung dan pelembagaan Bank Indonesia yang diikuti dengan Permasalahan Pendidikan dan Kebudayaan serta Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial, yang meliputi: Pasal2, 6A, 8, 11, 16, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan I-III, dan Aturan Tambahan I-II.

 

1.5   Penutup

Resume

Paparan materi diatas menunjukan bahwa peristilahan PHI dibagi dalam tiga bagian yaitu Pengantar, Hukum dan, Indonesia kata pengantar mempunyai arti mengantarkan pada tujuan tertentu, dan ada Hukum dan Indonesia yang berarti hukum yang berlaku di indonesia dimana sebelum Pengantar Hukum Indonesia dikenal seperti sekarang dulu materi perkuliahan ini disebut dengan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Kata Tata hukum adalah terjemahan dari kata recht orde (bahasa Belanda) yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum.

Hubungan antara PHI dengan PIH memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni keduanya sama-sama berobyekan tentang hukum sedangkan perbedaan dari PHI dan PIH yaitu PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar dan sejarah hukum serta teori hukum positif indonesia.

Tujuan dari mempelajari PHI adalah untuk mengetahui macam-macam hukum di indonesia perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban bagi setiap orang menurt hukum di indonesia, mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di indonesia serta prosedur dalam pelaksanaan hukum di indonesia. Sejarah tata hukum di indonesia berdasarkan sejarah dari indonesia itu sendiri dimana ada masa kolonial masa hukum adat dan masa hukum nasional. Disini kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana tata hukum indonesia pada masa lampau dan pada masa kini untuk diketahui dan diterapkan dalam negara kesatuan republik indonesia.

Latihan.

Sebagai bagian akhir dari penutup maka, disediakan soal latihan bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan sebagai berikut :

  1. Apa yang dimaksud dengan Pengantar Hukum Indonesia
  2. Bagaimana hubungan antara PHI dengan PIH
  3. Apa tujuan dari mempelajari PHI
  4. Bagaimana sejarah Tata hukum di indonesia.
  5. Mengapa tata hukum kolonial masih berpengaruh bagi hukum di indonesia

1.6 Bahan bacaan

 

Abdoel Djamali,R., 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Umar Said Sugiarto, 2016, Pengantar Hukum, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *