Deskripsi Pemerintah Kota Yogyakarta

Sejarah Umum Pemerintah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati.

Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota
Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejarah Umum Pemerintah Kota Yogyakarta

Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas.

Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII.

Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab.

Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya (http://jogjakota.go.id/about).

Visi dan Misi
  1. VisiTerwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan.
  2. Misi1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
    2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
    3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
    4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat.
Logo Organisasi

Dasar Hukum

Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta.

Makna Lambang :

a) Perbandingan ukuran 18:25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
b) Warna Hitam : Simbol Keabadian
a. Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
b. Warna Putih : Simbol Kesucian
c. Warna Merah : Simbol Keberanian
d. Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
c) Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
d) a. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan
usaha dibidang kemakmuran
b. Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
e) Perisai : Lambang Pertahanan
f) Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
g) Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
h) Gunungan : Lambang kebudayaan ;
a. Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
b. Banteng : Lambang semangat keberanian

     c. Keris : Lambang perjuangan
i) Terdapat dua sengkala
a. Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota              Yogyakarta
b. Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

Struktur Organisasi

Robbins mendefinisikan organisasi sebagai “…consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goals or a set of goals” (Wirawan, 2008:2).

Organisasi dibentuk oleh manusia dan berdasarkan pada interaksi mereka satu dengan yang lain. Suatu organisasi dibentuk dengan memiliki tujuan tertentu dan setiap organisasi memiliki tujuan yang berbedabeda (Wirawan, 2008:2).

Secara keseluruhan tujuan tersebut disebut misi, yang menjadi alasan keberadaan organisasi. Dalam mencapai tujuan, dibutuhkan kesepakatan bersama dari seluruh anggota organisasi yang diperoleh dari pemaknaan yang sama akan suatu informasi. 

Sejarah Website Pemerintah Kota Yogyakarta

Website Pemerintah Kota Yogyakarta dengan alamat jogjakota.go.id sudah dibangun sejak tahun 2000an. Namun belum dipublikasikan kepada masyarakat karenan masih dalam masa percobaan dan pengembangan.

Pembuatan website ini sejalan dengan perintah dari pemimpin pusat yaitu membangun website pemerintahan baik tingkat satu maupun tingkat dua dengan tujuan meningkatkan layanan ke masyarakat dan membentuk pemerintahan yang berbasis e-government.

Dengan adanya perintah tersebut seluruh pemerintahan di setiap daerah di Indonesia, terutama yang saat itu sudah bisa mengakses internet dengan mudah, membangun website masing-masing, termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta.

Website ini dibangun dengan tujuan selain memudahkan masyarakat Kota Yogyakarta dalam mengakses informasi dan menerima pelayanan dari 80 pemerintah, juga ditujukan sebagai sarana bagi orang-orang yang tidak berdomili di Yogyakarta untuk tetap bisa mengetahui informasi terkait dengan Kota Yogyakarta.

Website ini merupakan tanggung jawab pihak TIT secara umum dan masing-masing instansi yang ada di dalam Pemerintahan Kota Yogyakarta secara khusus.

Website Pemerintah Kota Yogyakarta, beberapa saat yang lalu mendapat penghargaan The 1st Runner Up, sebagai Website Pemerintah Kota Kategori Government dalam acara Awarding IDSA (Indonesia Digital Society Award) 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Mei 2014 lalu.

Perolehan penghargaan ini menunjukkan bahwa website pemerintah kota Yogyakarta sudah baik dibandingkan dengan website-website pemerintah kota lainnya.

Sumber:

  • http://jogjakota.go.id/
  • http://jogjakota.go.id/about
  • http://hukum.jogjakota.go.id/data/08-058.pdf

Judul: Deskripsi Pemerintah Kota Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *